BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Salah satu masalah pokok yang dihadapi
bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang
tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan,
kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat.
Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus
mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini,
membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.
Fenomena itulah yang menjadi
keprihatinan Pakar Pendidikan Jatim Daniel M. Rosyid dan Ketua Departemen
Ekonomi Syariah Universitas Airlangga Sri Kusreni yang menyatakan pengangguran
di Indonesia pada tahun 2008 ini sudah mencapai 12 juta jiwa. (Jawa Pos:27/03/2008).
Memang masalah pengangguran telah
menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang
seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya
angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah
penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan
modal untuk berinvestasi.
Hal ini akibat dari krisis finansial
yang memporak-porandakan perkonomian nasional, banyak para pengusaha yang
bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis. Begitu banyak
pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK oleh perusahaan di mana tempat
ia bekerja dalam rangka pengurangan besarnya biaya yang dipakai untuk membayar
gaji para pekerjanya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya
ledakan pengangguran yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang
relatif singkat.
Awal ledakan pengangguran sebenarnya
bisa diketahui sejak sekitar tahun 1997 akhir atau 1998 awal. Ketika terjadi
krisis moneter yang hebat melanda Asia khususnya Asia Tenggara mendorong
terciptanya likuiditas ketat sebagai reaksi terhadap gejolak moneter di
Indonesia, kebijakan likuidasi atas 16 bank akhir November 1997 saja sudah bisa
membuat sekitar 8000 karyawannya menganggur. Dan dalam selang waktu yang tidak
relatif lama, 7.196 pekerja dari 10 perusahaan sudah di PHK dari pabrik-pabrik
mereka di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan berdasarkan
data pada akhir Desember 1997.
Ledakan pengangguranpun
berlanjut di tahun 1998, di mana sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru
akan terjadi. Dengan perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4%, maka
tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 1,3 juta orang dari tambahan ngkatan
kerja sekitar 2,7 juta orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran terbuka
tadi. Total pengangguran jadinya akan melampaui 10 juta orang.
Berdasarkan pengalaman, jika kita
mengacu pada data-data pada tahun 1996 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5
sampai 4% belumlah memadai, seharusnya pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi
negara berkembang macam Indonesia adalah di atas 6%.
Jika masalah pengangguran yang demikian
pelik dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong
suatu krisis sosial. yang terjadi tidak saja menimpa para pencari kerja yang
baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan
karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari
begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen,
pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang
kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.
Salah satu faktor yang mengakibatkan
tingginya angka pengangguran dinegara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja
yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di
sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan
pekerjaan sendiri di sektor informal.
Pengangguran intelektual ini tidak
terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga
kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja
terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Fenomena inilah yang
sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak
yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar.
Salah satu kelemahan dari sistem
pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat
memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini
pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek.
Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat
para siswa menjadi bosan. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam
praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga
kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlalu melihat pada gelar tanpa
secara serius membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.
B. Rumusan
Masalah
Bagaimanakah
strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran?
C.
Tujuan
Untuk mengetahui strategi dan kebijakan
pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran.
BAB II
PEMBAHASAN
Penganggur
itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial,
politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang
luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian,
listrik, air bersih dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai
penghasilan.
Oleh
karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah
pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya.
Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45
pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan
dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :
1. Pemerintah
memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan
bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas
khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.
Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang
menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu
mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan
pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
2. Segera
melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya
daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun
fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi
para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya
potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia.
3. Segera
membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap
penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus.
Secara teknis dan rinci.
4. Segera
menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis
perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan
sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan
lapangan kerja.
5. Mengembangkan
sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum
tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk
menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut
berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan
yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.
6. Melakukan
program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil
produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan
proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan
baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat
bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa
pelat baja.
7. Dengan
memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia
dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru
atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke
daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan
atau peternakan oleh pemerintah.
8. Menyeleksi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi
secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga
terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah.
9. Segera
harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi
kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan
tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
10. Segera
mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak
geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang
sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan
pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat
menciptakan lapangan kerja yang produktif
Masalah ketenagakerjaan
di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan
ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar,
pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan
setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya
dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama
kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan
dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Kondisi
pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber
daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama
kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan
dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan
sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik
dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu
membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan
yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan
pendidikan anggota keluarganya.
Dalam
pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi
kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang
mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan
usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Kebijakan
Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk
penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
BAB
III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pengangguran
adalah problem yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan
pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi
juga rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang kita punyai.
Beberapa
masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih
rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara
maju dalam menerima ekspor komoditi, Beberapa masalah lain yang juga
berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal
asing (investasi), stabilitas keamanan, perilaku proteksionis (travel warning)
sejumlah Negara-negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang
menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan didunia, harga minyak
dunia naik, pasar global dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif
atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah
buruh ditengah dunia usaha yang masih lesu.
Disamping
masalah-masalah tersebut diatas, faktor-faktor seperti kemiskinan,
ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik
juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.
Semua
permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision
Maker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah
ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga
memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.
SARAN
1. Pemerintah
harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan,
serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh
sampai terlihat hasil yang maksimal.
2. Pemerintah
memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk
bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan
minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan
kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan.
DAFTAR
PUSTAKA